Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia

Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Cikal Bakal Berdirinya FSBPI dimulai dengan pendirian Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) oleh sebagian kawan yaitu Jumisih, Dian Septi Trisnanti, dan Atin. Ketiga kawan ini memulai pengorganisiran pada buruh perempuan di Jakarta Utara dengan menyelenggarakan diskusi-diskusi di kos (tempat tinggal) para buruh yang yang bekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara. Mereka tinggal di sekitar kawasan industri. Metode pengorganisiran teritorial ini dilakukan sebagai upaya menjangkau para buruh yang saat itu menghadapi masalah skors (penambahan jam kerja tanpa dihitung sebagai lembur), hak maternitas yang tidak terpenuhi, sistem kerja kontrak yang merugikan hubungan kerja dan upah yang rendah. Diskusi teritorial ini kadang juga diselingi dengan agenda Nonton bareng (Nobar) baik di kos para buruh maupun diselenggarakan bersama dengan serikat lain. Metode ini menghasilkan beberapa basis teritorial di antaranya adalah basis Lucky Star Kompi Jenggot, Wisma Alung, Taruna, Proyek, Gang Mona, Gang DKI, Gang 83, dan lain-lain. Dalam setiap lokasi terdapat 3-10 kontak buruh. Karena itulah pada saat pencatatan serikat di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara pada 5 Juni 2009 disebut Forum Buruh Lintas Pabrik, karena mereka berasal dari lintas pabrik yang berbeda-beda dengan koordinator Jumisih, Dian Septi sebagai sekretaris, dan Atin sebagai bendahara. Semangat mendirikan organisasi serikat buruh yang baru ini (bukan bergabung dengan serikat yang sudah ada), adalah untuk mendorong pemenuhan hak-hak buruh secara umum, terkhusus hak-hak buruh perempuan. Pada Saat itu, di tahun 2009, isu buruh perempuan tidak dianggap sebagai isu penting dalam serikat dan mayoritas ketua atau pengurus serikat buruh didominasi oleh laki-laki, padahal KBN Cakung sebagai kawasan industri garmen waktu itu didominasi oleh 90% buruh perempuan. Memimpin Pemogokan di KBN Cakung Menjelang momentum kenaikan upah tahun 2010, FBLP yang waktu itu bergabung dengan aliansi Forum Buruh DKI merencanakan mogok untuk memperjuangkan kenaikan upah sebesar Rp 1,4 juta. Forum Buruh DKI adalah gabungan dari berbagai serikat buruh – serikat pekerja yang berada di Jakarta, diantaranya adalah SPN, SBSI 1992, FSBI, FBLP, SPSI KEP, SPSI LEM, FBTPI, FSPMI, dan lain-lain. Demi memperjuangkan UMP DKI naik menjadi 1,4 jt, FB DKI merencanakan pemogokan kawasan industri yang bisa mengganggu sentral ekonomi dan bisnis, untuk menawarkan posisi tawar buruh DKI Jakarta. KBN Cakung dipilih karena jumlah buruhnya cukup banyak mencapai 80.000 buruh. Tanggal Mogok pun ditetapkan yaitu pada tanggal 25 November 2010, perangkat aksi dibuat, perlengkapan, mobil komando disiapkan, termasuk strategi menutup beberapa pintu kawasan karena ada beberapa pintu yang jadi jalur keluar masuk buruh. FBLP yang waktu itu anggotanya masih 30 orang, terlibat dalam perangkat aksi. Jumisih bersama beberapa perangkat aksi lain memimpin dari depan pintu kawasan KBN depan. Sementara Dian Septi bersama beberapa perangkat aksi lain memimpin dari pintu belakang KBN. Perempuan Mahardhika juga hadir dalam aksi tersebut. Setelah massa terkumpul dan berhasil menutup kedua pintu utama tersebut, massa diarahkan untuk mengelilingi pabrik-pabrik, menjemput para buruh yang ada di dalam pabrik-pabrik. Lautan manusia penuh semangat juang berkeliling kawasan KBN dan meneriakkan kenaikan upah 1,4 juta rupiah. Yel-yel perjuangan bergelora, menggema seiring dengan lagu-lagu perjuangan. Para pimpinan serikat buruh bergantian melakukan orasi di atas mobil komando. Pemogokan kawasan KBN 2010 ini adalah sejarah pertama kali dimana kawasan industri bisa lumpuh total oleh kekuatan persatuan massa buruh. Pemogokan ini yang kemudian menginspirasi gerakan buruh di Jabodetabek untuk melakukan pemogokan kawasan bahkan sampai penutupan toll juga. Di tahun 2011, 2012, kemudian bermunculan mogok-mogok di kawasan di Jababeka, Cikarang, Cibitung, Kerawang, dan Tangerang, termasuk Gerakan Hostum (Hapuskan Outsourcing dan Tolak Upah Murah) dan KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) yang fokus memperjuangkan jaminan sosial. Kerugian para pengusaha di KBN Cakung kala itu mencapai jutaan dolar AS. (https://www.viva.co.id/berita/metro/278609-buruh-kbn-cilincing-mogok-kerugian-us-2-juta?page=2). Pemerintah DKI pun gusar, namun belum membuat keputusan untuk menaikkan upah buruh DKI sebesar Rp 1,4 juta. Pasca aksi tersebut, para pimpinan forum Buruh DKI kemudian rapat dan bersepakat untuk melakukan Pemogokan kedua pada 3 Desember 2010. Perlengkapan aksi disiapkan. 50 ribu lembar selebaran berisikan seruan mogok 3 Desember disebarkan di kawasan KBN saat buruh berangkat, istirahat dan pulang kerja. Para buruh tidak sabar menyambut rencana pemogokan lagi, hari dimana mereka bisa meluapkan segala keluh kesah dan kemarahan atas kondisi kerja melalui teriakan, yel-yel, musik, dan orasi bergantian. Namun sayangnya, malam jelang tanggal 3 Desember tersebut, para pimpinan serikat buruh memberikan arahan kepada anggota untuk membatalkan atau menunda pemogokan, karena “dijanjikan” hendak dipertemukan dengan Foke (Fauzi Bowo, selaku Gubernur DKI Jakarta kala itu). Situasi ini mengundang kekecewaan massa buruh yang sudah siaga untuk melakukan pemogokan. FBLP mengambil keputusan berbeda dari para pimpinan serikat buruh, yaitu dengan tetap memberikan arahan kepada para buruh untuk melakukan mogok sesuai waktu yang sudah direncanakan. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan bahwa mayoritas buruh sudah dalam posisi siap mogok dan kita tidak bisa percaya begitu saja dengan janji-janji manis pemerintah. Mogok juga adalah merupakan pendidikan politik buruh untuk percaya dengan kekuatannya sendiri. Saat mogok terjadi, maka produksi terhenti, ekspor impor terhenti, di situlah pengusaha dipaksa menyadari bahwa tanpa tangan-tangan terampil buruh, maka bahan baku akan tetap menjadi bahan baku yang tidak bisa diekspor dengan harga selangit. Tepat pada 3 Desember 2010, FBLP memulai membuat mimbar bebas di KBN Cakung untuk mengumpulkan massa buruh yang tercecer dan sedang menunggu instruksi untuk melakukan mogok bersama. Massa buruh kemudian makin membesar dan melakukan relly keliling kawasan industri KBN Cakung dengan teriakan dan Yell tuntutan upah 1,4 juta. Mogok kedua ini, dipimpin oleh FBLP dengan didukung oleh SBTPI dan Perempuan Mahardhika. Puluhan ribu massa buruh yang mayoritas perempuan berhamburan keluar dari pabrik-pabrik dan mengekspresikan tuntutan-tuntutannya. Mereka pun bergantian naik ke mobil komando dan berorasi bukan hanya menyampaikan tentang upah, tetapi tentang kondisi kerja mereka yang bergelut dengan target produksi yang tinggi, kekerasan verbal dan fisik, hingga hak untuk berserikat tanpa intimidasi sesuai dengan konstitusi. Mogok adalah pendidikan politik bagi kaum buruh. Dengan mogok, buruh menghentikan produksi dan berhadap-hadapan dengan pemilik modal. Buruh menyadari kekuatannya yaitu persatuan, buruh mengetahui bahwa kebijakan ditetapkan oleh pemerintah, sehingga ada keterhubungan antara buruh, pemilik modal, dan pemerintah. Dengan Mogok, buruh menyadari, bahwa seringkali kebijakan negara yang berkaitan dengan buruh, hanya diputuskan oleh pemerintah dan pemilik modal. Karena itulah, serikat buruh memegang peran penting agar buruh melek politik. Buruh tidak bisa hanya memikirkan dan menyelesaikan persoalan di dalam arena kerja, tapi buruh harus berpikir sampai ke level politik untuk membuat kebijakan. Dalam perjalanannya, upah buruh DKI tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 1.290.000,- dan UMSP khususnya untuk pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya sekitar Rp 1.380.300. Meskipun belum mencapai Rp 1,4 juta, tapi ada pengalaman berharga dari gerakan mogok di KBN Cakung, yaitu kesadaran politik dan tindakan politik yang selaras dengan kekuatan persatuan yang dimiliki oleh buruh. Pengalaman FBLP memimpin mogok KBN inilah yang membuat FBLP terkenal di kalangan buruh, dan memperoleh kontak buruh di 26 pabrik yang berbeda. Pasca mogok, FBLP kemudian melakukan pengorganisiran bersama Perempuan Mahardhika terhadap kontak-kontak tersebut, dan berhasil menstrukturkan 6 perusahaan menjadi basis FBLP dan mencatatkan ke Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara. Setelah basis-basis tercatat, kemudian FBLP melakukan proses administrasi pencatatan kembali sebagai Federasi Buruh Lintas Pabrik pada Februari 2011. Ini menjadi babak baru, FBLP sebagai federasi menjalankan aktivitas organisasional dengan basis pabrik dan teritorial sekaligus. Mendirikan Marsinah FM Pada 21 April 2012, tepat di hari Kartini, FBLP melaunching pendirian Radio Komunitas yang diberi nama Marsinah Fm dengan bantuan hibah dari Cipta Media. Nama Marsinah sendiri diambil dari nama sosok buruh perempuan asal Nganjuk Jawa Timur yang bekerja di perusahaan PT Catur Putra Surya yang memproduksi arloji di Porong Sidoarjo Jawa Timur. Ia menjadi korban dari kediktatoran rezim Soeharto. FBLP melihat ada kebutuhan bagi buruh-buruh perempuan di Jakarta Utara untuk mempunyai ruang menyuarakan aspirasi dan kondisi kerja mereka yang rentan atas berbagai kekerasan di tempat kerja. Radio Marsinah merupakan radio komunitas buruh perempuan yang percaya bahwa setiap perempuan dapat berkembang dan mengaktualisasikan diri. Radio ini juga merupakan ruang untuk mengorganisir buruh perempuan agar lebih mudah berserikat. Radio ini juga menjadi salah satu alat bagi FBLP untuk melawan ketakutan-ketakutan dengan melibatkan buruh perempuan supaya bersuara dengan menjadi penyiar dan pengelola rubrik di Marsinah FM. Dalam perjalanannya, setelah Dian Septi mengundurkan diri dari FSBPI pada Oktober 2023, Marsinah FM kemudian dikelola oleh Dian Septi dan berganti nama menjadi Marsinah.id. Mendirikan Barisan Maju Buruh Perempuan (BAMBU) BAMBU merupakan singkatan dari Barisan Maju Buruh Perempuan yang diinisiasi oleh FBLP dan di Launching pada 21 April 2013, tepat pada 1 tahun peringatan Marsinah FM. Launching tersebut digelar dalam Rapat Akbar bertajuk “Melawan Lebih” di Gedung Tcetce Rahman Semper Barat, Jakarta Utara. BAMBU merupakan wadah bagi perjuangan untuk melawan kekerasan seksual, pemerkosaan, dan segala bentuk pelecehan serta diskriminasi yang kerap dialami oleh buruh perempuan di lingkungan kerja maupun ruang publik (https://marsinahfm.wordpress.com/2013/04/). Kemunculan BAMBU disimbolkan dengan bambu seukuran tangan yang merupakan lambang perlawanan dan pengingat bagi siapa saja untuk tidak lagi merendahkan kaum perempuan. Setelah FBLP berafiliasi dengan KPBI, BAMBU berbaur dengan barisan pelopor dari berbagai federasi lain yang sama-sama terafiliasi dengan KPBI, sehingga secara internal FBLP menggunakan nama BAMBU dan secara KPBI menggunakan nama penyatuan yaitu BAPOR atau Barisan Pelopor KPBI. Hingga kini, FSBPI memaknai Bapor tetap sebagai unsur maju organisasi yang berada dalam garda terdepan organisasi, menjaga marwah juang ideologi kelas pekerja maupun dalam aksi-aksi lapangan. Mendirikan Koperasi Perempuan Bestari Sejahtera (KPBS) Koperasi konsumen Perempuan Bestari Sejahtera (KPBS), adalah bentuk baru dari proses reformulasi koperasi Sejahtera FBLP yang kemudian menjadi Koperasi Sejahtera FSBPI (Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia) yang telah berjuang melayani dan memberikan manfaat bagi para pemiliknya sejak 2014 . Koperasi Sejahtera ini lahir dari rahim perjuangan buruh korban PHK di PT Makalot Industrial Indonesia di KBN Cakung pada 2013 yang bertekad membangun kemandirian ekonomi. Pada 9 September 2014, koperasi simpan pinjam ini resmi dimulai melalui pengumpulan iuran Rp100.000 per orang. Hebatnya, belum genap satu tahun (tepatnya pada bulan ke-9), dana tersebut sudah langsung digunakan untuk membantu anggota dan pengurus yang terjerat rentenir. Koperasi ini dibentuk oleh 10 orang pendiri dengan pengetahuan perkoperasian yang sangat terbatas. Latar belakangnya bermula dari konsolidasi pasca-PHK, di mana dikirimkan 1 orang perwakilan untuk belajar pengelolaan koperasi didampingi LDD KAJ (Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta ). Dari sinilah gagasan koperasi buruh disosialisasikan untuk menyiasati upah kerja yang belum mencukupi kebutuhan keluarga sekaligus membebaskan buruh dari jeratan rentenir. Tujuan awal didirikannya koperasi ini cukup besar, yakni membangun "bank buruh" mandiri untuk melawan dominasi kapitalis. Lebih dari itu, koperasi ini menjadi bagian dari perjuangan panjang mewujudkan demokrasi politik dan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan buruh serta perubahan regulasi yang berpihak kepada rakyat. Meski berawal dari kesederhanaan dan keterbatasan, Koperasi Sejahtera FSBPI terus bertumbuh hingga saat ini, di mana 2 orang dari 10 pendiri awal masih setia bertahan dan membersamai perjalanan koperasi. Pada 2025, Koperasi Sejahtera FSBPI berganti nama menjadi Koperasi Perempuan Bestari sejahtera yang awalnya hanya koperasi simpan pinjam, kemudian menjadi koperasi konsumen dengan 7 usaha dan terdaftar secara sah/resmi dengan akta notaris menjadi Koperasi Primer. Ketujuh usaha tersebut adalah: 1) Simpan pinjam; 2) Sabun Cuci piring/baju, dan karbol; 3) Kue roti, kolang kaling, puding, donat, dll; 4) Katering; 5) Paket Pulsa/internet, listrik; 6) Beras; dan 7) Ekoprint. Berkonfederasi dengan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) FBLP meyakini bahwa kekuatan buruh terletak pada persatuan. Oleh karena itu, FBLP mendorong lahirnya konfederasi baru yang bernama KPBI pada kongresnya yang pertama pada 2-4 September 2016. Bersama dengan federasi-federasi lain lintas sektor dan wilayah, KPBI resmi menjadi konfederasi baru di Indonesia. Sebagai salah satu unsur pendiri KPBI, FBLP juga mendorong adanya partisipasi bermakna bagi buruh perempuan di level konfederasi KPBI. Mendirikan Posko Pembelaan Buruh Perempuan dan Memproduksi Film Angka Jadi Suara Kondisi kerja di KBN Cakung mulai menjadi perhatian publik dan menjadi pemberitaan media sejak FBLP berdiri. Namun, ada masalah krusial yang juga layak mendapat perhatian utama yaitu terkait kekerasan dan pelecehan seksual. Pada 2016, FBLP melakukan riset sederhana terkait kondisi ini dan menemukan fakta mengejutkan dengan adanya 25 kasus pelecehan seksual di 15 perusahaan di KBN Cakung. FBLP bersama Komite Buruh Perempuan KBN Cakung segera bergerak cepat mendokumentasikan hal itu dengan memproduksi film Angka Jadi Suara (https://www.youtube.com/watch?v=wX54cYgqr1g&t=409s). Film ini di launching pada 15 Mei 2017. Selain memproduksi film, FBLP juga mendorong adanya pembentukan Posko Pembelaan Buruh Perempuan bekerja sama dengan manajemen KBN Cakung dan mendorong adanya plangisasi, yaitu pemasangan plang “KBN Bebas dari Kekerasan dan Pelecehan Seksual.” Pemasangan Plang ini merupakan pilot projek pertama dimana kawasan industri menerapkan perhatian khusus terhadap isu pelecehan seksual. Sementara itu, keberadaan Posko Pembelaan Buruh Perempuan yang diajukan untuk bekerjasama dengan Kementerian Perempuan, kemudian disambut menjadi pemenuhan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di 5 kawasan Industri di Indonesia yaitu: Jakarta, Cilegon, kerawang, Bintan, dan Pasuruan. Sayangnya, peresmian RP3 ini terkesan formalitas dan tidak ada perhatian serius dari pemerintah Kongres Persatuan mendirikan FSBPI Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) didirikan melalui Kongres I FSBPI yang diadakan di Jakarta, 14-15 November 2020. FSBPI merupakan transformasi dari Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) yang didirikan pada 5 Juni 2009 di Jakarta dan fokus pada perjuangan buruh di sektor garmen. Pendirian FSBPI dilandasi pada kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif. Namun, liberalisasi ekonomi telah mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi, melupakan aspek sosial sehingga memperlebar jarak antara yang kaya dan miskin serta menghambat kebebasan berserikat dan kemerdekaan menyampaikan pendapat. Untuk itu, kaum buruh sebagai bagian dari rakyat Indonesia berkewajiban untuk secara aktif berperan dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan menggalang penyatuan buruh dari lintas sektor. Dari awal pendirian FBLP hingga Kongres FSBPI Ke-2 pada 22 Desember 2024, serikat ini terus mendorong kepemimpinan buruh perempuan berada dalam pucuk pimpinan tertinggi, yaitu sebagai ketua umum. Hal ini merupakan upaya yang serius untuk mendorong kepemimpinan perempuan di berbagai lini termasuk sampai di level basis. Saat ini FSBPI sudah tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua Tengah. Bagi FSBPI, persatuan adalah sumber kekuatan kaum buruh. Ibarat sapu lidi, satu batang mudah dipatahkan, tetapi lidi-lidi yang dihimpun menjadi satu akan lebih kuat. Karena itu, FSBPI membangun kekuatan dari tingkat perusahaan, menghimpunnya dalam federasi, dan memperkuat solidaritas melalui afiliasi dengan konfederasi. Serikat buruh menjadi ruang bagi pekerja untuk belajar, membangun kesadaran, serta memperjuangkan kepentingan bersama. FSBPI berkomitmen memperjuangkan demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan pekerja. Perjuangan tersebut mencakup upah layak, kepastian hubungan kerja, kebebasan berserikat, penolakan terhadap PHK sepihak, perlindungan hak normatif, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja. FSBPI meyakini bahwa setiap pekerja berhak atas kondisi kerja yang aman, adil, dan bermartabat. FSBPI juga memberikan perhatian khusus terhadap perjuangan buruh perempuan yang masih menghadapi diskriminasi, ketidakpastian kerja, serta beban ganda antara pekerjaan produktif dan tanggung jawab domestik. Pemenuhan hak maternitas, termasuk hak istirahat karena haid dan cuti melahirkan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta penguatan kepemimpinan perempuan menjadi bagian penting dari perjuangan organisasi. Bagi FSBPI, kesetaraan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan kelas pekerja. Melalui penguatan organisasi, perluasan basis keanggotaan, pendidikan kader, dan solidaritas lintas wilayah, FSBPI terus membangun kekuatan kolektif untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Bagi FSBPI, organisasi adalah alat perjuangan, persatuan adalah kekuatan, dan solidaritas adalah fondasi untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh kaum buruh Indonesia.

a. Departemen Ideologi Program Departemen Ideologi meliputi kerja-kerja penguatan pendidikan anggota, baik pendidikan dasar, lanjutan, dan pendidikan politik dengan menyusun dan mengembangkan modul yang komprehensif. Departemen Politik juga menyelenggarakan pendidikan yang mendorong kesetaraan gender (laki-laki, perempuan, dan gender lain) serta menyelenggarakan diskusi tematik secara rutin, penyusunan buku saku advokasi, serta pengembangan buku panduan untuk membangun dan menyeragamkan pemahaman di dalam organisasi. Selain itu juga memproduksi pengetahuan dan propaganda melalui media sosial, mengembangkan website, dan melakukan pembelaan dan advokasi kepada anggota dan kelompok marjinal. Departemen Politik dipimpin oleh Ketua Departemen (Kadept) yang memimpin kerja-kerja pendidikan, advokasi dan hukum, serta media. b. Departemen Politik Program Departemen Politik meliputi penguatan pembelaan terhadap perempuan pekerja, upaya mengatasi kekerasan dan pelecehan di dunia kerja melalui Aliansi KILO–190, serta mendorong kepemimpinan politik buruh perempuan melalui pengembangan Barisan Marsinah di berbagai wilayah dan basis FSBPI. FSBPI meyakini bahwa kepemimpinan politik perempuan termasuk politik elektoral bukan sekedar tokenisme, ia harus memiliki makna partisipatif secara mendalam di berbagai tingkatan. Departemen Politik dipimpin oleh Ketua Departemen (kadept) yang memimpin politik perempuan FSBPI termasuk Posko Pembelaan Buruh Perempuan dan Barisan Marsinah. c. Departemen Organisasi Program Departemen Organisasi meliputi penambahan anggota melalui kegiatan bazar, perluasan organisasi berskala nasional, pengembangan Koperasi Perempuan Bestari Sejahtera (KPBS), pelaksanaan workshop pengorganisiran, serta pengembangan modul dasar pengorganisiran. Departemen Organisasi dipimpin oleh Ketua Departemen (Kadept) Organisasi yang memimpin laju perluasan anggota dengan menggunakan alat-alat juang organisasi. d. Program Keuangan Program Keuangan meliputi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi (RAPBO) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan; optimalisasi iuran anggota di seluruh wilayah sampai nasional serta penguatan tata kelola anggaran melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan, pencatatan, dan evaluasi anggaran kegiatan. Bagian Keuangan ini juga mendorong adanya kerjasama setara dengan pihak-pihak eksternal untuk mendorong pembangunan politik ekonomi kelas pekerja. e. Barisan Pelopor (BAPOR) Program Kebaporan meliputi kaderisasi unsur maju organisasi melalui pendidikan Kebaporan dan praktik langsung lapangan untuk menjadi bagian yang paling aktif, berkomitmen, bekerja keras, setia di garis massa, jujur, dan menjadi teladan untuk pembangunan kekuatan kelas pekerja dari dalam organisasi. Kebaporan ini dipimpin oleh Koordinator Bapor yang Catatan: Pengelompokan ini disusun secara umum berdasarkan program dan catatan yang tercantum dalam dokumen Rapat Kerja Nasional FSBPI pada Agustus 2026. Ciri Umum FSBPI: Mendorong kepemimpinan perempuan di berbagai struktur, Meyakini kekuatan utama gerakan kelas pekerja terletak pada masifnya jumlah anggota, cerdas, berpengetahuan, mempunyai keberanian dan militansi yang tinggi. Mendorong kemandirian ekonomi dengan pengembangan koperasi pekerja.